Header Ads

Ibu Kota Dipindahkan, Jakarta Bisa Jadi Daerah Khusus Ekonomi


Ibu Kota Dipindahkan, Jakarta Bisa Jadi Daerah Khusus Ekonomi

Majalahberita24.com, Jakarta Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menuturkan, Jakarta
bisa dijadikan sebagai daerah khusus pusat ekonomi jika pemerintah Presiden Joko Widodo jadi memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

"Bisa saja Jakarta tetap menjadi daerah khusus, tapi daerah khusus ekonomi karena kan pemerintahnya sudah bergeser," ujar Refly

Ia menjelaskan, DKI Jakarta merupakan pusat dari pemerintahan dan ekonomi karena
menyandang status sebagai Ibu Kota. Otomatis, jika pusat pemerintah pindah, maka Jakarta
hanya menjadi pusat ekonomi.

Dengan demikian, Jakarta tetap bisa menjadi daerah khusus dalam hal ekonomi meskipun Ibu
Kota-nya berpindah ke luar Pulau Jawa.

Sponsored Ad

Agen Judi Bola Terbaik Indonesia

Kendati demikian, tuturnya, hal tersebut tergantung pada kajian dari pemerintah, apakah akan memberikan status daerah khusus ke Jakarta atau tidak.

"Kalau pemerintah memberikan status daerah khusus pada Jakarta, maka Jakarta memiliki kekhususan tersendiri, misalnya tidak membutuhkan DPRD kabupaten/kota. Namun, jika tidak menyandang status daerah khusus, maka Jakarta akan seperti provinsi lain, memiliki DPRD kabupaten/kota, pemilihan bupati dan walikota," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau
Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu kota di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro
mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.


Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. Sehingga seluruh kawasan pemertintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar
50-70 km dari Jakarta.

Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata bambang.
(adm/aa)

-- Dikutip dari Kompas.com

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?



Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.