Breaking News

Hukum Rajam LGBT, Ternyata Brunei Pelajari Syariat Islam di Aceh


Hukum Rajam LGBT, Ternyata Brunei Pelajari Syariat Islam di Aceh

Majalahberita24.com, Aceh Kunjungan jaksa Brunei Darussalam ke Banda Aceh itu, salah satunya dilakukan pada 30 September 2014. Kala itu, sebanyak tujuh jaksa syariah mempelajari hukum syariat Islam secara lebih mendalam di Aceh.

Selain Brunei, menurut Teungku Faisal, studi banding pelaksanaan syariat Islam di Aceh juga dilakukan oleh jaksa dari Malaysia dan Thailand. Namun, Teungku Faisal menyebut pertemuan jaksa syariah Brunei Darussalam tidak spesifik membahas soal LGBT, melainkan pelaksanaan syariat Islam secara umum.

"Tidak spesifik membahas LGBT, tapi secara umum (kita diskusikan) bahwa pelaksanaan syariat Islam itu untuk melindungi masyarakat dan menjalankan perintah tuhan," ujar pria yang akrab disapa Lem Faisal ini.

Menurut Teungku Faisal, MPU Aceh tidak lagi mengeluarkan fatwa soal LGBT. Karena, sebut dia, LGBT merupakan sesuatu yang sudah jelas dan tidak perlu fatwa. "Memang tidak boleh (LGBT). Hukumnya memang dirajam," tutur dia.

Sponsored Ad

Agen Judi Bola Terbaik Indonesia

Hukum Rajam LGBT, Ternyata Brunei Pelajari Syariat Islam di Aceh

Kendati demikian, Teungku Faisal menyebutkan mereka akan mengeluarkan fatwa seandainya diperlukan untuk menerapkan dalam undang-undang atau qanun.

Pada 2016, MPU Aceh pernah bikin muzakarah ulama yang menyatakan LGBT harus diwaspadai agar tidak berkembang di Aceh. Semua pihak diharapkan untuk melakukan langkah-langkah perilaku seks menyimpang itu tidak berkembang di Aceh.

LGBT di Aceh Dihukum Cambuk

Soal hukuman untuk LGBT, MPU Aceh untuk saat ini menyepakati hukuman cambuk yang telah berlaku. "Kita sudah menyepakati dulu (hukuman) perilaku LGBT baru sebatas cambuk. Itu dulu kita jalankan," ujar dia.

Selama ini, hukuman untuk LGBT di Aceh diatur dalam Qanun Syariat Islam No 6 tahun 2014 tentang Jinayah. Dalam aturan itu, gay (hubungan sesama jenis laki-laki) disebut dengan istilah liwath dan hubungan lesbian (sesama jenis perempuan) disebut dengan istilah musahaqah.

Hukuman untuk liwath diatur pada Pasal 63. Sementara musahaqah disebut dalam Pasal 64. Meski beda pasal, keduanya dijerat dengan hukuman yang sama, paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. (adm/aa)

-- Dikutip dari kumparan.com

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

Tidak ada komentar